Rupiah Terkoreksi ke Rp17.881, Sentimen Global Masih Membayangi Indonesia
Dr. Sri Maulida
MetroBanjar.com - Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah kembali menjadi perhatian pasar. Pada penutupan perdagangan Jumat, 29 Mei 2026, Rupiah di pasar spot melemah ke level Rp17.881 per dolar AS, atau turun sekitar 0,20 persen dibanding penutupan sebelumnya di Rp17.846 per dolar AS. Posisi ini sekaligus mencatatkan rekor penutupan terlemah sepanjang sejarah. Sementara itu, kurs acuan JISDOR Bank Indonesia juga melemah ke Rp17.883 per dolar AS.
Pelemahan Rupiah di level tersebut kerap dipersepsikan sebagai sinyal memburuknya kondisi ekonomi domestik. Namun, secara fundamental, tekanan yang terjadi saat ini masih didominasi faktor eksternal, meskipun sentimen domestik turut memperkuat volatilitas di pasar.
Kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian tinggi. Konflik geopolitik yang berkepanjangan mendorong kenaikan harga minyak, meningkatkan risiko perlambatan ekonomi dunia, serta memperkuat tekanan inflasi global. Gangguan di kawasan Selat Hormuz turut mengerek harga minyak hingga mendekati US$98,95 per barel. Kombinasi faktor tersebut menegaskan bahwa pelemahan Rupiah ke Rp17.881 tidak dapat dilepaskan dari tekanan eksternal yang belum mereda. Geopolitik Timur Tengah, volatilitas harga energi, serta kuatnya permintaan dolar AS menjadi faktor utama yang menekan mata uang negara berkembang.
Ekspektasi pasar juga menunjukkan bahwa konflik geopolitik berpotensi berlangsung lebih lama. Berdasarkan paparan Bank Indonesia dalam forum akademisi pada 12 Mei 2026, probabilitas berlanjutnya konflik Iran–Amerika Serikat hingga akhir 2026 masih sangat tinggi. Dalam kondisi ini, investor cenderung menghindari risiko dan mengalihkan aset ke dolar AS sebagai aset aman.
Dari sisi makroekonomi global, proyeksi pertumbuhan dunia 2026 juga mengalami revisi turun menjadi 3,0 persen, dengan negara maju tumbuh 1,8 persen dan negara berkembang sekitar 3,9 persen. Perlambatan ini berimplikasi pada Indonesia melalui potensi penurunan permintaan ekspor, tekanan harga komoditas, dan berkurangnya penerimaan devisa. Sementara itu, inflasi global masih tinggi di level 4,2 persen, sehingga memunculkan risiko stagflasi di sejumlah negara.
Faktor lain yang turut menekan Rupiah adalah ketidakpastian arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed bergeser ke waktu yang lebih lambat, sementara yield US Treasury tenor 2 tahun berada di kisaran 3,72 persen. Kondisi ini membuat aset dolar AS tetap menarik bagi investor global. Penguatan indeks dolar AS di sekitar level 100 juga memperbesar tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah.
Selain faktor eksternal, tekanan terhadap Rupiah juga dipengaruhi kebutuhan valuta asing domestik, antara lain untuk pembayaran utang luar negeri, impor, pembagian dividen, serta faktor musiman lainnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia memperkuat kebijakan stabilisasi dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam RDG 19–20 Mei 2026. Suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,25 persen, sedangkan Lending Facility menjadi 6,00 persen. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah gejolak global sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen.
Bank Indonesia juga mengandalkan tiga strategi utama dalam menjaga stabilitas Rupiah. Pertama, intervensi di pasar valas melalui instrumen NDF, DNDF, dan transaksi spot. Kedua, penguatan daya tarik aset domestik melalui SRBI dan SBN, dengan inflow SRBI sepanjang tahun berjalan mencapai sekitar Rp92 triliun. Ketiga, penguatan operasi moneter melalui instrumen repo, FX swap, dan pembelian SBN di pasar sekunder, dengan nilai pembelian SBN meningkat hingga Rp114 triliun pada April 2026.
Dengan berbagai tekanan global yang masih berlangsung, pelemahan Rupiah ke level Rp17.881 mencerminkan kompleksitas tantangan eksternal yang dihadapi perekonomian Indonesia. Ke depan, stabilisasi Rupiah membutuhkan sinergi kebijakan yang konsisten antara Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait untuk menjaga kepercayaan pasar serta ketahanan ekonomi nasional.
